TUGAS MAKALAH

Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
Latar belakang
Falsafah pancasila
Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:
1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Aspek kewilayahan nusantara
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.
Aspek sosial budaya
Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda – beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.
Aspek sejarah
Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri.Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.
Fungsi

Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda
1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:
• Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
• Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
• Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:
1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik – titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
Tujuan
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:
1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
Implementasi
Kehidupan politik
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
Kehidupan ekonomi
1. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
Kehidupan sosial

Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
Kehidupan pertahanan dan keamanan

Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :
1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
Referensi
1. Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14.
2. Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta:Kuaternita Adidarma. ISBN 979-98241-0-9,9789799824103.Hal 179-180.
3. Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University. ISBN 979-420-516-8, 9789794205167.
4. Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal 85-86.
5. Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

Dari SITUS KOMPAS “ Berita Yang menyangkut Wawasan Nusantara”

Kuatkan Kembali Identitas Wawasan Nusantara
MATARAM, KOMPAS.com – Tantangan berat bangsa Indonesia sekarang dan ke depan adalah penguatan kembali wawasan Nusantara, identitas bangsa atau identitas nasional. Proses mengindonesia mendapat tantangan bukan hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal. Museum memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Guru Besar UIN Azyumardi Azra mengatakan hal itu pada Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia, Selasa (30/3/2010) di Mataram, Nusa Tenggara Barat. “Peranan museum dalam mencerdaskan bangsa, memperkuat kepribadian bangsa dan ketahanan nasional serta wawasan Nusantara, mengisyaratkan museum lebih daripada sekadar tempat penyelamatan, penyimpanan dan pemanjangan warisan sejarah bangsa di masa silam, tetapi sekaligus dapat memainkan peran ke arah peningkatan kehidupan bangsa-negara yang lebih cerdas, dengan kepribadian lebih tangguh, sehingga dapat memiliki ketahanan nasional dan pandangan dunia komprehensif dan utuh tentang wawasan Nusantara,” paparnya.
Karena itu, museum-museum, khususnya museum nasional, memiliki posisi penting dalam konstruksi identitas nasional. Melalui otoritas yang mereka miliki dalam hal ‘warisan sejarah nasional’, museum-museum dapat menjadi lembaga otentifikasi identitas nasional tersebut di masa silam dan sekaligus memproyeksikannya ke depan.
Museum-museum di berbagai tempat di Indonesia memainkan peran penting dalam menyelamatkan, menyimpan, dan meneruskan ‘kenangan bersama’ perjalanan dan perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan tersebut.
Dalam hal ini, menurut Azyumardi Azra, museum-museum harus menyelesaikan masalah-masalah tententu misalnya tentang sejarah mana yang harus direkonstruksi dan ditampilkan atau ‘memori bersama’ mana yang mesti disegarkan kembali. “Tetapi, terlepas dari masalah-masalah ini, melalui museum berbagai proses kesejarahan ini yang ditampilkan dapat menjadi cerminan dan pelajaran untuk meningkatkan kepribadian bangsa dan keutuhan wawasan Nusantara,” tandas Azyumardi Azra.
Dalam kaitan itu, faktor dan elemen wawasan Nusantara dan kebangsaan seperti Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi NKRI, Pancasila dan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ mesti juga dapat diperkuat melalui berbagai kegiatan dan program museum, baik yang seguler maupun insidental sesuai dengan peringatan momentum sejarah tertentu.
Di tengah kian banyak dan beragamnya tantangan yang dihadapi negara-bangsa Indonesia hari ini dan ke depan, perlu revitalisasi kepribadian bangsa, semangat Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 1928 dan Kelahiran Pancasila. Di sini, sekali lagi, kata Azyumardi, museum-museum di berbagai tempat di tanah air seyogianya mengambil inisiatif dan peran untuk revitalisasi berbagai aspek pentting dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan kita tersebut.

Sumber http://regional.kompas.com/read/2010/03/30/19152715/Kuatkan.Kembali.Identitas.Wawasan.Nusantara

Dari SITUS KOMPAS “ Berita Yang menyangkut Wawasan Nusantara”

Pemerintah Akan Revitalisasi 79 Museum

.
MATARAM, KOMPAS.com — Pemerintah dalam lima tahun ke depan akan merevitalisasi 79 museum yang tersebar di 33 provinsi di Tanah Air. Tahun Kunjung Museum 2010 yang sudah dicanangkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, 30 Desember 2009, adalah momentum awal Gerakan Nasional Cinta Museum.

Direktur Permuseuman Direktorat Sejarah dan Kepurbakalaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Intan Mardiana mengatakan hal itu pada Selasa (30/3/2010) di Mataram, ProvinsiNusaTenggaraBarat.

“Revitalisasi museum merupakan salah satu kegiatan dalam rangka Gerakan Nasional Cinta Museum, yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum, meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan museum dan pelayanan pengunjung, dan menjadikan museum sebagai pranata sosial yang mampu membangkitkan kebanggaan dan memperkukuh jati diri bangsa,” katanya.

Per tahun, sejumlah museum akan melalui proses revitalisasi. Tahun 2010, revitalisasi akan dilaksanakan di 4 museum, tahun 2011 sebanyak 30 museum, tahun 2012 sebanyak 10 museum, tahun 2013 sebanyak 15 museum, dan tahun 2014 sebanyak 20 museum. Revitalisasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas. Pihak yang terlibat dalam revitalisasi adalah pengunjung, masyarakat, badan pelestari, pengembang, badan pembuat dan pelaksana kebijakan dan regulasi, serta lembaga donor.

Intan Mardiana menjelaskan, revitalisasi museum adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting museum secara proporsional dan kontekstual. Dengan demikian, museum diharapkan dapat mengubah citra dan wajah museum Indonesia menjadi lebih menarik dan prima sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

“Diperlukan gerakan bersama untuk penguatan pemahaman, apresiasi, dan kepedulian terhadap identitas dan perkembangan budaya bangsa yang harus terbangun pada tataran semua komponen masyarakat Indonesia,” ucap Intan.

Ada 6 aspek yang harus direvitalisasi di museum, yaitu fisik, pengelolaan (SDM dan koleksi), program kreatif, jejaring dengan komunitas, kebijakan, pemasaran, dan komunikasi.
Sumber : http://regional.kompas.com/read/2010/03/30/17094651/Pemerintah.Akan.Revitalisasi.79.Museum

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s